TANGGAPAN POSITIF ATAS TERBENTUKNYA BADAN SIBER NASIONAL

TANGGAPAN POSITIF ATAS TERBENTUKNYA BADAN SIBER NASIONAL

Semakin banyak berita hoax, hingga berbagai ancaman yang marak beredar di berbagai media sosial pada akhir nya Presiden Jokowi memutuskan untuk membetuk sebuah lembaga yang akan mengatasi segala permasalahan tersebut. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara akhirnya mendapatkan tanggapan positif dari DPR RI.

Menurut anggota DPR RI Komisi I Sukamta mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Jokowi sangatlah penting. Sukamta mengatakan bahwa DPR sudah sejak lama mengusulkan agar Pemerintah dapat segera membentuk sebuah lembaga yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sukamta mengingatkan kembali kejadian beberapa waktu lalu ancaman melalui serangan siber melalui Malware WannCry ke seluruh sistem komputasi di berbagai negara dan termasuk di Indonesia.

Sukamta berharap dengan dibentuk nya BSSN agar dapat dengan segera tercipta nya sistem keamanan siber. Namun ada kekhawatiran tersendiri dengan di bentuknya BSSN, akan berpotensi melakukan pelanggaran terhadapa hak warga, namun kekhawatiran tersebut langsung di bantah oleh Sukamto. Sukamta mengatakan bahwa hak warga akan tetap terjaga sebagaimana sudah tertuang pada UUD 1945.

UU ITE sendiri sudah memiliki jalur tersendiri dimana sudah diatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan nya, dan juga memiliki tanggung jawab jadi tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran tentang hal tersebut. Sukamta menegaskan bahwa pihaknya akan selalu melakukan pengawasan terhadap BSSN untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak warga.

Sukamta mengatakan nanti nya BSSN akan diisi oleh SDM yang sudah jelan memiliki potensi dibidang IT, karena hal tersebut juga akan menepis jika terbentuk nya BSSN hanya karena demi kepentingan politik saja. Dan BSSN juga memiliki tugas untuk menjaga kemaanan siber dengan efektif, dan BSSn adalah merupakan satu bentuk lembaga pemerintah non kementerian.

Dan yang memegang tanggu jawab di sini adalah Presiden yang melalui dari menteri penyelenggara koordinasi, sinkronisasi, dan juga pengendalian penyelenggara pemerintah dalam bidang hukum, politik, dan juga keamanan, dan nanti nya BSSN akan dipimpin oleh kepala.